Pajak Daerah dan Strategi Awal Pelaksanaan Inovasi Pelayanannya

Ada apa sih dengan pajak? Kenapa pajak begitu penting sehingga sering kita mendengar slogan “warga negara yang baik adalah yang membayar pajak”. Wahh sepertinya pajak memiliki peran yang sangat penting yah dalam kehidupan bernegara ini. Nahh kalau pajak daerah gimana? Seberapa signifikan pengaruh pajak daerah pada pembangunan nasional? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sering kali muncul ketika kita mendengar kata pajak, sebagai warga negara yang cerdas, sangat wajar apabila kita menanyakan semua hal itu apalagi secara tidak langsung pajak adalah sejumlah uang yang kita bayarkan dari hasil keringat kita sendiri, ngga mau dong kalau uang kita tidak dimanfaatkan dengan baik oleh negara. Lagi-lagi sebagai warga negara yang baik, membayar pajak adalah suatu kewajiban, baik itu individu atau pun badan hukum. Dalam tulisan ini saya mencoba memberi pemahaman sederhana tentang perpajakan khususnya pajak daerah dan hal-hal apa saja sih yang perlu dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah.

Definisi Pajak Daerah
Kita mulai dengan definisi pajak daerah terlebih dahulu, sebagai negara hukum maka segala sesuatu yang dilakukan di negara ini harus lah memiliki landasan hukum yang tepat. Begitu pun dengan pajak daerah, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) mendefinisikan pajak daerah sebagai kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nahh ada tiga hal yang bisa kita cermati dengan baik dari definisi tersebut. Pertama adalah sifat yang memaksa, sudah saya sebutkan di awal bahwa pajak wajib ditunaikan oleh individu atau badan hukum yang berstatus sebagai wajib pajak. Kedua adalah tidak mendapatkan imbalan secara langsung, maksudnya adalah ketika kita membayar pajak maka tidak ada imbalan apa-apa yang didapatkan namun di kemudian hari kita bisa merasakan manfaat dari pajak yang kita bayarkan. Nahh yang terakhir adalah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jelas dong pajak itu tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat. Hal itu berhubungan dengan fungsi pajak itu sendiri.

Setelah memahami dengan baik apa itu pajak daerah, sekarang kita akan membahas tentang fungsi pajak daerah. Seringkali kita sebagai pembayar pajak bertanya-tanya, “udah bayar pajak mahal-mahal, kok jalanan masih jelek? Infrastruktur gini-gini aja? Uang pajak kita kemana? Gimana nih pemerintah kok ngga benar mengelola pajaknya?” Pertanyaan dan komentar yang sangat umum terjadi di kalangan masyarakat. Tidak salah kok bertanya dan berkomentar seperti itu, tapi alangkah baiknya kita sebagai wajib pajak sedikit memahami sebenarnya fungsi pajak daerah itu apa saja. Pajak daerah memiliki beberapa fungsi yakni fungsi anggaran, mengatur, stabilitas dan distribusi pendapatan.

Fungsi Pajak Daerah
Fungsi pertama adalah fungsi anggaran, dalam pemanfaatannya, pajak daerah dapat digunakan sebagai pendanaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, pembangunan, dan juga sebagai tabungan pemerintah daerah. Kedua adalah fungsi mengatur, maksudnya adalah melalui fungsi ini, dana dari pajak daerah dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan ekonomi pemerintahan dan mengurangi masalah ekonomi yang mana diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Fungsi ketiga adalah stabilitas, pajak daerah yang dananya terus ada bisa membantu pemerintah dalam menstabilkan harga barang dan jasa sehingga dapat mengurangi inflasi. Tetapi untuk dapat memenuhi fungsi ini, pemungutan dan penggunaan pajak daerah harus lah dilakukan secara efektif dan efisien. Fungsi terakhir adalah distribusi pendapatan, Pajak daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru sehingga terjadi pemerataan pendapatan agar kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

Wahh ternyata banyak yah fungsi pajak daerah. Jadi gimana? Sudah terjawab kan pertanyaan-pertanyaan di atas, jadi ngga perlu lagi dong kita nyinyir mempertanyakan kapabilitas pemerintah dalam mengelola pajak daerah. Karena sudah jelas kalau pajak daerah itu bukan cuma untuk pembangunan infrastruktur saja. Terus dengan sedemikian jelasnya pengaturan tentang pajak, apa sudah tidak ada kendala lagi dalam pemungutan pajak daerah? Wohoo jangan salah, segala sesuatu yang diatur apalagi cangkupannya besar, pasti tetap saja ada kendala yang dilalui. Nahh akhir tahun 2017 kemarin Menteri Keuangan, Sri Mulyani, membentuk tim reformasi perpajakan dengan Keputusan Menteri keuangan (KMK) Nomor 885/KMK.03/2016 tentang Pembentukan Tim Reformasi Perpajakan.

Tim tersebut bertujuan untuk membangun institusi perpajakan yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas pengumpulan penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi perpajakan, salah satunya melalui perbaikan proses bisnis interaksi antara wajib pajak dan institusi dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Wahh sampe segitu perhatiannya yah pemerintah dalam masalah pajak. Iya dong, kalau kata Beth A dair Global Tax Director nya Airbnb, “Facilitating tax collection is one of the steps toward being a good partner to cities and the hosts all over the world”, jadi dengan adanya pengumpulan pajak yang baik di daerah, secara tidak langsung akan memberi dampak global bagi negara kita.

Inovasi-Inovasi Pelayanan Pemungutan Pajak di Daerah
Selain membentuk Tim Reformasi Pajak, hal apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pemungutan pajak daerah? Jawabannya banyak. Iya ada banyak inovasi yang sudah dilakukan pemerintah. Hampir setiap daerah di Indonesia memiliki inovasi-inovasi tersendiri dalam peningkatan pendapatan pajak daerahnya. Misalnya pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki inovasi pembayaran pajak bumi dan bangunan melalui drive thru, canggih yah bayar pajak tapi seperti beli makanan fast food. Contoh lainnya pemerintah Kabupaten Berau memiliki Sistem Informasi Manajemen Pajak Hotel dan Restoran (SIMHORE) untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Tapi dengan total 34 provinsi, 416 kabupaten dan 98 kota, apakah setiap daerah di Indonesia telah memiliki inovasi-inovasi perpajakan yang berjalan efektif? Sayang sekali jawabannya adalah belum.



Kendala Dalam Pengaplikasian Inovasi-Inovasi Pemungutan Pajak di Daerah
Hal lain yang menjadi penyebab tidak optimalnya pengumpulan pajak daerah adalah image pajak yang menakutkan dan kurang baik di mata masyarakat. Alasan itu terjadi karena rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pajak adalah dengan melibatkan teknologi di dalamnya. Saat ini zaman di mana kita bisa melakukan apa saja dengan teknologi, melalui dari memesan makanan, kendaraan, membeli keperluan sehari-hari hingga kegiatan perbankan, teknologi mengubah harapan semua orang di dunia. Harapan agar mendapat kemudahan dalam hidup tentunya. Tetapi sayangnya banyak sektor publik termasuk perpajakan yang tertinggal dari harapan ini.

Hal Penting yang Patut Diketahui Pemerintah Sebelum Menjalankan Inovasi-Inovasi Pemungutan Pajak Daerah
Otoritas pajak berada pada tonggak utama kekuatan global. Pembayaran digital tumbuh dalam skala yang signifikan dan data berpotensi menjadi mata uang di masa depan. Perubahan tentu saja meningkatkan masalah keamanan dan privasi serta memberi tantangan pada otoritas pajak yang masih menerapkan cara konvensional. Nahh berikut adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sebelum menerapkan inovasi-inovasi teknologi dalam pelayanan pemungutan pajak daerah:

Strategi Kepatuhan
Transformasi digital dalam pelayanan perpajakan membutuhkan manajemen kepatuhan. Hal ini termasuk dalam pengembangan metodologi kepatuhan dan reorganisasi pada segmen wajib pajak utama seperti pengusaha besar, UKM dan individu. Pengelolaan juga membutuhkan visi tentang pencegahan dan deteksi kecurangan pajak. Semua strategi kepatuhan harus selaras dengan nilai dan perilaku karyawan yang bertanggung jawab atas penilaian pajak, audit, pengumpulan pendapatan, dan manajemen pajak. Dengan adanya pendekatan semacam itu akan membantu pemerintah pelaksana pajak dalam  memprioritaskan kegiatan dan pendekatan pengawasan dan berkoordinasi secara efektif dengan semua sumber daya manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar adanya pengembangan kapasitas dan pelaksanaan yang berkelanjutan.

Kerangka Kerja Legislatif
Transformasi digital khususnya bidang perpajakan tentu memerlukan landasan hukum sebagai wujud modernisasi pengelolaan pajak. Mengingat laju baru teknologi, sangat penting bahwa sistem hukum harus sejalan dengan undang-undang dan aturan-aturan yang membahas implikasi teknologi baru pada sistem pajak saat ini. Hal ini berkaitan dengan banyak aspek termasuk kerahasiaan, privasi, syarat dan ketentuan pengguna, pertanggungjawaban kontrak antara otoritas pajak dan wajib pajak serta hal lainnya.

Kerangka Kerja Operasional
Kerangka kerja operasional menyajikan sebuah panduan dalam kegiatan administarsi proses dan prosedur perpajakan. Hal yang termasuk di dalamnya adalah desain model pemerintahan, struktur organisasi, pedoman untuk proses operasional agar mencapai strategi kepatuhan, pelaporan manajemen dan tanggung jawab dalam organisasi. Setiap daerah memiliki kerangka operasional yang berbeda. Dengan mempertimbangkan konteks wilayah, kekhasan budaya, sosial, peluang politik dan ekonomi, serta kesiapan teknologi informasi.

Teknologi dan Infrastruktur Perpajakan
Untuk mengoptimalkan manfaat teknologi perpajakan, otoritas pajak harus mempertimbangkan pengembangan strategi dalam inovasi infrastruktur teknologi perpajakan. Sebuah teknologi yang baru memiliki persyaratan khusus, termasuk lingkungan fisik yang cocok untuk instalasi, dukungan berkelanjutan, pemeliharaan berkelanjutan dan biaya lisensi, keamanan, pemantauan dan perencanaan perbaikan di masa depan. Semua tantangan ini dapat diatasi melalui perjanjian layanan dengan penyedia layanan teknologi yang tepercaya.

Perubahan Manajemen, Pelatihan dan Pendidikan
Transformasi digital pada perpajakan membawa perubahan substantif. Staf administrasi perpajakan harus menerima pelatihan yang tepat untuk pertumbuhan dan perluasan keterampilan, kemampuan, dan kompetensi individu mengenai blue print operasional yang baru dan teknologi perpajakan. Komponen utama dari manajemen perubahan adalah untuk membuat sumber daya manusia yang ada merasa nyaman dengan teknologi sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai alat untuk mendukung mereka dalam melayani pemungutan pajak masyarakat daerah.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, diharapkan agar pemerintah daerah bisa lebih cermat sebelum melaksanakan inovasi pelayanan pemungutan pajak daerah agar dapat memberi hasil optimal sehingga semua pihak  dapat turut serta dalam pembangunan nasional negeri ini.

Ditulis oleh,
Andi Akhirah Khairunnisa




Referensi
2. Nick Devas (1989).
3. Mardiasmo (2005), Perpajakan, Andi, Yogyakarta, 2009.
4. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. PWC, Digital Transformation on Tax Administration
6. EY, Tax Insight for Business Leader.
7. McKinsey&Company, Four Innovation Reshaping Tax Administration, 2016



Comments

  1. kalau kebijakan pemutihan² pajak itu tujuannya apa kak?

    ReplyDelete
    Replies
    1. Sependek pengetahuan saya pemutihan pajak itu tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan PAD. Denda pajak diputihkan atau dihapuskan dalam rangka agar masyarakat mau membayar pajaknya tanpa perlu merasa terbebani dengan denda Kak :)

      Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Uang Panai’: Kasih Tak Sampai Para Bujang Bugis

Sebuah Dilema Menjadi Mahasiswa Baru pada Fakultas Hukum dan Cara Mengatasinya