Hikmah di Balik Ramainya RUU Permusikan

Riuh jagat musik tanah air rupanya memberi hikmah dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Sejak DPR menyosialisasikan RUU Permusikan, dunia maya heboh soal isi pasal dalam RUU Permusikan. Ada pula yang menganggap bahwa RUU Permusikan ini bocor sehingga gaduh. Padahal menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, dalam proses pengkajian pembentukan Undang-Undang, memang diperlukan juga adanya partisipasi dan masukan dari masyarakat.[1]

Ada Apakah dengan RUU Permusikan?

Makna Musik
Sebelum bicara lebih jauh tentang RUU permusikan, ada baiknya kita menyelami terlebih dahulu apa itu musik. Musik, menurut KBBI adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan.

Dello Joio, komponis asal dari Amerika ini menyatakan bahwa musik merupakan karya yang akan meningkatkan suatu rasa penghargaan akan nilai seni, selain menyadari akan dimensi lain dari sebuah kenyataan yang selama ini tersembunyi[2]. Iwan Fals sebagai musisi Indonesia, menganggap musik lebih dari sekedar hiburan. Baginya, musik juga sekaligus mengajak masyarakat untuk berfikir positif dan cerdas.[3]

Setiap musisi rupanya memiliki definisi musiknya sendiri-sendiri. Sedangkan dalam RUU Permusikan, musik adalah rangkaian nada atau suara dalam bentuk lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan. Dalam RUU tersebut juga dijabarkan tentang kegiatan permusikan yang diartikan sebagai segala macam bentuk kegiatan yang berkaitan dengan proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi. Pada intinya, RUU Permusikan mengatur segala kegiatan permusikan yaitu proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.

Kontroversi RUU Permusikan
Beberapa pasal kontroversial yang sering dibahas di dunia maya antara lain[4]:
Pasal
Isi pasal
Kontroversinya
5
Musisi dilarang mendorong khalayak melakukan kekerasan serta melawan hukum, membuat konten pornografi, memprovokasi pertentangan antarkelompok, menodai agama, membawa pengaruh negatif budaya asing dan merendahkan harkat serta martabat manusia.
Bisa membelenggu kebebasan berekspresi musisi
18
Pertunjukan musik melibatkan promotor musik dan/atau penyelenggara acara musik yang memiliki lisensi dan izin usaha pertunjukan musik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bermasalah bagi pertunjukan musik independen
19
Promotor musik atau penyelenggara acara musik yang menyelenggarakan pertunjukan musik yang menampilkan pelaku musik dari luar negeri wajib mengikutsertakan pelaku musik Indonesia sebagai pendamping
Terlalu memaksa, belum tentu musisi luar negeri mau berdampingan dengan musisi lokal
32
Untuk diakui sebagai profesi, Pelaku Musik yang berasal dari jalur pendidikan atau autodidak harus mengikuti uji kompetensi
Membelenggu karena setiap musisi diwajibkan mengikuti uji kompetensi agar diakui
42
Pelaku usaha di bidang perhotelan, restaurant, atau tempat hiburan lainnya wajib memainkan musik tradisional di tempat usahanya.
Ada beberapa tempat hiburan yang tidak cocok memutar musik tradisional.
50
Mengatur hukuman penjara dan denda bagi yang melanggar pasal 5
Penegasan bahwa pemerintah membelenggu kebebasan berekspresi musisi.

Sementara sikap dari musisi sendiri pecah menjadi dua kubu. Pertama kubu yang menolak RUU Permusikan (Koalisi Nasional Tolak RUU Permusikan). Mereka menolak RUU Permusikan secara keseluruhan karena menganggap naskah akademik yang menjadi landasan/basis pembuatan RUU sudah bermasalah. Sedangkan kubu yang meminta RUU Permusikan direvisi menganggap musisi masih membutuhkan undang-undang yang disepakati & melindungi. Ada baiknya, jika kita juga belajar peraturan musik di luar negeri sebagai pembanding.

Undang-Undang Musik di Luar Negeri

Amerika
Hubungan hukum dan musik di Amerika Serikat (AS), bisa dilihat dari apa yang baru saja terjadi pada Oktober 2018 manakala Presiden Donald Trump mengesahkan Undang-Undang Modernisasi Musik (Music Modernization Act).[5] Perangkat hukum ini lahir atas kebutuhan memperbarui serta merampingkan sengkarut yang terjadi di era streaming  yang membuat  banyak musisi kesulitan mendapatkan royalti dari platform macam Spotify dan platform online lainnya. Para musisi ingin pemenuhan pembayaran royalti kepada mereka yang lagu-lagunya diputar di layanan streaming

Isu musisi dan teknologi menjadi isu menarik di industri musik AS. Tiga tahun lalu, puluhan musisi yang diawali oleh Christina Aguilera serta Katy Perry meminta pemerintah AS untuk merevisi Digital Millennium Copyright Act (DMCA) yang mengatur akses dan hak cipta di internet. Mereka beralasan bahwa perusahaan teknologi seperti YouTube dan Tumblr telah menghasilkan banyak keuntungan dengan mengunggah karya-karya dari musisi tanpa persetujuan. 

Korea Selatan
Sebagai negara yang bisa dikatakan salah satu kiblat industri permusikan, Korea Selatan tidak memiliki satu Undang-Undang atau aturan khusus yang mengatur tentang permusikan secara terkodifikasi. Perkembangan dunia K-Pop yang pesat tidak serta merta membuat pemerintah Korea Selatan mengatur secara khusus mengenai industri permusikan. Namun ada beberapa aturan yang berlaku mengatur beberapa ketentuan tentang dunia industri musik. Misalnya aturan tentang tenaga kerja yang memberi batasan terhadap anak di bawah umur agar tidak melebihi ketentuan waktu yang diatur untuk bekerja di industri musik selama sepekan. Selain itu karena luasnya dunia industri hiburan di Korea Selatan, pengacara-pengacara banyak yang mengkhususkan diri untuk menangani perkara atau kasus hukum dalam dunia hiburan.

Inggris
Di negeri Ratu Elizabeth ini, terdapat regulasi berwujud Live Music Act, yang resmi berlaku pada Oktober 2012. Kehadiran Live Music Act dipandang sebagai terobosan penting dalam kancah musik di Inggris. Karena aturan tersebut berperan dalam dihapuskannya persyaratan Otoritas Lokal mengenai peredaran minuman beralkohol di tempat pertunjukan musik. 

Capaian itu tak mungkin bisa terealisasi tanpa kontribusi dari 
UK Music, badan perwakilan para pihak-pihak berkepentingan di industri musik Inggris, dari label, promotor, sampai musisi, yang didirikan pada 2008.  Sejak pertama kali didirikan, UK Music punya tiga tugas pokok: menyalurkan aspirasi dari mereka yang bergerak di industri musik, menggalang riset dan publikasi mengenai nilai ekonomis yang bisa dihasilkan industri musik, serta memastikan bahwa hak cipta dapat diterapkan tanpa pandang bulu. 

Peran utama yang dilakukan UK Musik yakni mempromosikan pemahaman yang lebih besar di antara para pembuat kebijakan tentang industri musik hingga memberikan penjelasan dan analisis tentang bagaimana keputusan mereka akan berdampak pada sektor ini.  Dalam beberapa tahun terakhir, UK Musik telah membikin kemajuan signifikan untuk mengubah undang-undang yang memungkinkan industri musik terus tumbuh dan berkembang. Terutama pada isu-isu macam hak cipta, perizinan konser, hingga representasi di tingkat legislatif dan pembuat kebijakan. 

Menelaah Lebih Jauh RUU Permusikan

Bisa kita simak dari paparan di atas, negara yang industri musiknya maju memiliki peraturan musik yang pengaturannya disesuaikan dengan kondisi negara dan permasalahan yang ada. Amerika lebih menitikberatkan pada masalah royalty untuk lagu streaming dan isu kemajuan teknologi yang merugikan pelaku musik. Aturan di Korea tidak terlalu ketat kecuali untuk musisi anak-anak. Sedangkan di Inggris lebih ketat dengan dikawal lembaga musik.

Jika menelaah peraturan hukum, tidak bisa sebatas peraturan yang tertuang dalam RUU saja. Bahkan, RUU sendiri sebenarnya bukanlah peraturan. RUU merupakan salah satu produk hukum yang menjadi tanggung jawab DPR sebelum membentuk Undang-Undang.

RUU Permusikan Membatasi Kebebasan Bermusik
Pada dasarnya dalam membentuk undang-undang, perlu memperhatikan peraturan di atasnya sesuai dengan hirarki yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan di atas undang-undang yaitu UUD 1945. Dimana, dalam pasal 28 UUD 1945 mengatakan kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebaiknya ditetapkan dengan undang-undang. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 28 J UUD 1945 mengatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutannya yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis. Hukum memiliki cita-cita membentuk masyarakat yang ideal dan bisa hidup saling berdampingan. Kebebasan yang sebebas-bebasnya, merujuk Pasal 28J UUD 1945 perlu dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan orang lain. Oleh karenanya, tidak mudah mengkaji isi Pasal 5 RUU Permusikan tersebut. Namun, pemerintah juga tidak boleh diam menyikapi aspirasi masyarakat dalam negara demokrasi ini.

Perizinan Usaha Musik
Sebagai negara hukum,  negara punya kewenangan untuk mengatur masyarakatnya. Salah satunya melalui Undang-Undang. Perijinan, sebagai salah satu hal yang dipermasalahkan RUU Permusikan sebenarnya merupakan cara pemerintah untuk membina, mengawasi, dan mengarahkan agar kegiatan musik berjalan aman dan tertib. Bisa saja, perijinan nanti merembet pada perpajakan sebagai upaya meningkatkan perekonomian negara. Jika kubu penolak RUU Permusikan menganggap ini merugikan terutama untuk pemusik indie, tentu saja ini menjadi PR pemerintah yang juga memiliki tugas melayani masyarakat bukan membebani masyarakat.

Uji Kompetensi Musisi
Beberapa profesi seperti pengacara, guru, dokter, arsitek, akuntan, konsultan pajak, dan lain sebagainya memberikan syarat uji kompetensi untuk mendapatkan pengakuan profesi. Jika dilihat dari keilmuan dan tugas profesi bersertifikasi tersebut memang terbilang lebih teknis diatur dalam kode etik. Jenjang pendidikan untuk mendapatkan pengakuan profesi tersebut juga sudah jelas. Dalam RUU Permusikan, pemerintah sebaiknya  mendengar aspirasi para musisi. Ada banyak jenis profesi di bidang musik. Tidak hanya penyanyi atau pemain musik, ada juga guru musik, music engineer dan lain sebagainya. Perlu kajian ulang siapa yang seharusnya diwajibkan mengikuti sertifikasi ini. Jika semua pelaku musik diwajibkan mengikuti uji kompetensi, siapa yang akan meramaikan panggung musik nanti? Kalau kita berkaca pada aturan musik di luar negeri, tidak ada yang menitikberatkan uji kompetensi.

Sudahkah RUU Permusikan Mengakomodir Kebutuhan Musisi?

Jika kita meninjau adil dan tidak adil dari sisi ekonomi, jelas masih banyak yang perlu diatur dalam RUU Permusikan terutama dalam ranah industri. Amerika sudah lebih dulu meramaikan isu teknologi yang berimbas pada royalty. Kenyataannya, di  Indonesia banyak musisi yang masih dibayar rendah. Apalgi di daerah. Pembajakan kerap kita temukan. Siapa pun bisa menyanyikan lagu Su Sayang lalu mendapat imbalan. Bagaimana dengan penciptanya sendiri?

RUU Perjalanan Penjang untuk Menjadi UU

Proses RUU menjadi Undang-Undang membutuhkan waktu yang lama. Ketika DPR mengajukan sebuah draft RUU, maka perlu dikaji kembali oleh Presiden yang nantinya dilakukan pembahasan dalam dua tahap yaitu rapat komisi dan rapat paripurna.[6] Lantas apakah segampang itu kemudian sah menjadi Undang-Undang? Faktanya itu tidak mudah dan tidak singkat waktunya. RUU yang diusulkan DPR harus masuk dalam agenda Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam jangka waktu lima tahun. Prolegnas DPR tahun 2015-2019 ini ada ratusan jumlahnya. Tepatnya ada 189 RUU. Bayangkan saja ada 189 RUU harus dibahas dalam jangka waktu lima tahun.[7]

Pernah mendengar RUU KUHP? Iya Kitab Undang-Undang Pidana kita yang merupakan warisan sejak jaman kolonial itu akhirnya akan diubah. RUU KUHP diajukan sejak tahun 2015, tapi faktanya hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan disahkan juga. Jadi sebenarnya orang-orang di Senayan sana ngapain aja? RUU Permusikan diajukan tahun 2018, kalau nasibnya sama dengan RUU KUHP, setidaknya masih ada empat tahun lagi keramaian ini akan terjadi. Tapi RUU Permusikan masuk dalam prolegnas prioritas bersama dengan 55 RUU lainnya.[8] Mungkin orang-orang di Senayan sana ingin memaksimalkan sisa hari-harinya sebagai wakil rakyat sehingga akan mengesahkan semua RUU itu. Kalau sampai disahkan bagaimana? Percuma dong petisi-petisi yang sudah ditandatangani jutaan orang? Ya sudah kalau memang merasa RUU Permusikan banyak mudhorotnya dan melanggar HAM, dari saat ini mulailah membuat draft gugatan yang akan diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Judicial Review. Maka detik setelah RUU Permusikan disahkan, masuk pula gugatan terhadap pasal-pasal panas ke MK. Itulah untungnya kita tinggal di Indonesia, negara demokratis yang menyedikan banyak cara untuk turut serta berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Keramaian Mengawal Keadilan
Ramainya netizen yang mempersoalkan RUU Permusikan, sebenarnya keuntungan bagi penegak keadilan. Dalam membuat undang-undang, idealnya memang harus mengikutsertakan semua stakeholder. Terutama, pihak-pihak yang diatur dalam aturan yang akan dibuat itu. kenyataannya, seringkali pembentukan sebuah undang-undang kurang melibatkan pihak-pihak tersebut. Apalagi, penyusunan naskah akademik[9] RUU musik bukanlah orang-orang yang memiliki latar belakang di bidang terkait.[10] Makanya banyak sekali pasal karet bermunculan.

Saat ini memang banyak undang-undang yang sudah disahkan, tapi masyarakat tidak mengetahui isinya apa saja. Padahal salah satu prinsip dasar dalam dunia hukum adalah ‘semua orang dianggap tahu hukumnya’.  RUU permusikan ini benar-benar memberi edukasi baru bagi masyarakat Indonesia mengenai proses terbentuknya sebuah produk hukum oleh legislatif dan eksekutif. Tentu saja, ini menjadi bagian dari dinamika hukum yang positif. Alangkah baiknya ketika setiap dibuatnya sebuah RUU oleh DPR, masyarakat turut serta meramaikan dan memberi pendapat terkait aturan yang sedang digodok tersebut seperti halnya RUU Permusikan ini. Setidaknya, semua Undang-Undang yang dibuat oleh legislatif dan eksekutif akan lebih mengakomodir kepentingan masyarakat umum secara luas.


 Oleh:






[1] Pasal 21 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
[2] Ibid.
[3] https://www.brilio.net/selebritis/8-musisi-ini-usung-isu-sosial-politik-kemanusiaan-lewat-lagu-1811188.html#
[4] https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20190207163712-227-367230/ruu-permusikan-tak-jawab-masalah-urgen-musisi-kesejahteraan
[5] Deahl Dani, The Music Modernization Act has been signed into law, https://www.theverge.com/2018/10/11/17963804/music-modernization-act-mma-copyright-law-bill-labels-congress

[6] Diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Tata Tertib DPR.
[7] Program Legislasi Nasional, Dewan Perwakilan Rakyat, http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list
[8] Prolegnas Prioritas 2019 http://www.dpr.go.id/uu/prolegnas
[9] Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan.
[10] Rara Sekar Larasati: "Naskah Akademik RUU Permusikan Patut Dipertanyakan" https://tirto.id/naskah-akademik-ruu-permusikan-patut-dipertanyakan-dgmy

Comments

  1. Ulasan yang lengkap sekali. Bahkan untuk orang awam seperti saya. Semoga permusikan di Indonesia tidak terbelenggu dng ruu atau uu itu

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Uang Panai’: Kasih Tak Sampai Para Bujang Bugis

Sebuah Dilema Menjadi Mahasiswa Baru pada Fakultas Hukum dan Cara Mengatasinya

Pajak Daerah dan Strategi Awal Pelaksanaan Inovasi Pelayanannya