Sengketa Nama Domain dan Penyelesaiannya di Tengah Sengkarut Sistem Peradilan Indonesia

Latar Belakang
Teknologi merupakan hal yang akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan daya pikir setiap individu. Pertumbuhan teknologi dari waktu ke waktu tidak hanya memberi dampak pada kemudahan dan kecanggihan dalam kehidupan ini. Namun juga memberi efek terhadap keberlakuan hukum yang berlaku. Ubi societas ibi ius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum.[1] Kalimat yang dipopulerkan oleh Marcus Tullius Cicero tersebut tidak hanya bisa dimaknai bahwa di sekolompok individu, maka harus ada hukum yang mengaturnya. Namun, dapat juga diartikan dengan semakin berkembangnya pemikiran manusia, maka, hukum pun dengan fleksibel mengikuti perkembangan itu. Sama halnya dengan perkembangan teknologi yang demikian cepatnya, maka hukum yang berlaku juga harus menyesuaikan.

Nama domain internet, seperti yang diakhiri dengan .com, .net, .org, .id, dan sebagainya, memiliki nilai yang sangat besar baik materil dan immateril. Akibatnya, atribusi dan penggunaannya telah menimbulkan banyak perselisihan tentang penyalahgunaan pendaftaran nama domain, umumnya dikenal sebagai cybersquatting.[2] Pada tahun 1990, Internet Corporation for Assigned Name and Number (ICANN) menetapkan metode penyelesaian sengketa nama domain yakni Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDPR) yang kemudian diikuti dan diterapkan di beberapa negara, salah satunya Indonesia. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), salah satu fungsinya adalah menyelesaikan sengketa nama domain. PANDI melalui Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) merupakan perwujudan dari salahsatu wewenang yang diberikan perundang-undangan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pasal 75 Ayat (3) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengatur bahwa PANDI, sebagai Registri nama domain internet Indonesia memiliki salah satu fungsi menyelesaikan perselisihan nama domain. PPND adalah jalur penyelesaian sengketa non-litigasi bagi perselisihan hak atas suatu nama domain internet Indonesia.[3]

Dengan adanya PPND sebagai lembaga penyelesaian sengketa domain secara non-litigasi atau dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif (PSA), memberi warna baru di tengah sengkarut sistem peradilan Indonesia. Bukan rahasia umum lagi bahwa sistem peradilan di Indonesia memiliki banyak celah sehingga berpotensi terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di dalamnya. Apabila ingin membuat daftar hitam sistem peradilan di Indonesia tidak lah sulit, namun hal tersebut tidak akan memberi dampak apa-apa selain memberi informasi yang sudah sangat pasaran kepada masyarakat. Itu sebab, tulisan ini berangkat dari asumsi bahwa dengan adanya PPND bukan hanya menjadi solusi penyelesaian sengketa domain namun juga sebagai wujud perkembangan hukum yang tidak melulu memusatkan pengadilan sebagai tempat untuk menyelesaikan masalah hukum. Penjelasan demikian relevan untuk mendiskusikan, bagaimana sesungguhnya peran PPND dalam menyelesaikan sengketa domain di tengah kerumitan sistem peradilan di Indonesia? Apakah hal tersebut dapat berjalan efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku?

Eksistensi Online Dispute Resolution dalam Ketatanegaraan Indonesia
Secara umum, penyelesaian sengketa di Indonesia terbagi atas dua, yaitu penyelesaian sengketa secara litigasi, yakni di pengadilan dan penyelesaian sengketa non-litigasi atau di luar pengadilan. Berdasarkan Pasal 24 (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (dan pengadilan di bawahnya) dan Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia mayoritas konflik dan permasalahan hukum dibawa ke pengadilan, baik itu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, hingga Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia. Penyelesaian sengketa non-litigasi kerap disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR), di mana merupakan salah satu penyelesaian sengketa yang sering dianggap lemah karena tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti putusan pengadilan.

Meskipun istilah "penyelesaian sengketa alternatif" pertama kali diadopsi di Indonesia sejak diberlakukannya rezim hukum UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, gagasan arbitrase telah dikenal dalam sejarah Hukum Indonesia sejak 1847 di mana pemerintah Belanda mengumumkan hukum perdata prosedur (Reglement de Rechtsvordering, Stb 1847; 52).[4] Bahkan sebenarnya apabila menilik ke kebiasaan masyarakat adat terdahulu, masyarakat Indonesia cenderung menyukai penyelesaian sengketa secara damai karena cara ini diakui lebih efektif sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam.[5] Seiring menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan dan penegak hukum, penyelesaian sengketa alternatif menjadi salah satu pilihan utama.

Masyarakat berkembang, begitupun dengan hukum. Semakin kreatif dan berkembangnya pemikiran serta perilaku masyarakat, maka hukum juga seyogyanya mengikuti perkembangan itu. Pun halnya dengan penyelesaian sengketa. Mengingat sengketa atau masalah hukum yang timbul tidak hanya sesuatu yang terjadi di dunia nyata, tetapi juga di dunia maya. Salah satu perkembangan teknologi yang paling terasa saat ini adalah dunia maya. Internet bagi sebagian besar masyarakat, merupakan kebutuhan utama yang keberadaannya sangat dicari. Menurut data yang ada, pengguna internet di seluruh dunia mencapai 4.4 milliar[6] dari total total populasi penduduk dunia keselurahan sekitar 7.9 milliar.[7] Sedangkan di Indonesia sendiri, total pengguna internet adalah 150 juta jiwa,[8] 56 % dari total penduduk Indonesia keseluruhan 267 juta jiwa.[9] Pertumbuhan penggunaan terhadap internet seiring dengan berkembangnya Teknologi Informasi (TI). Adapun yang termasuk dalam cakupan TI sendiri antara lain hardware, software, teknologi penyimpanan data (storage) dan teknologi komunikasi.[10]

Dunia maya merupakan hal yang bebas diakses oleh siapa saja. Penggunanya pun merasa harus memiliki “rumah” di dalamnya, tidak hanya di dunia nyata saja. Hal ini menyebabkan semakin bertumbuhnya jumlah individu perorangan yang memiliki website atau rumah di dunia maya. Dulunya, pengguna website mayoritas adalah instansi pemerintah, dan pelaku bisnis skala besar. Namun, perubahan dinamika kehidupan saat ini menyebabkan setiap individu merasa perlu melakukan sebuah perubahan dan kemajuan, baik terhadap dirinya sendiri ataupun sekitarnya. Hal ini lah yang menyebabkan pesatnya jumlah pengguna website di dunia maya, antara lain perusahaan start up, narablog atau lebih dikenal dengan blogger, tokoh masyaraat, hingga masyarakat pada umumnya yang merasa perlu untuk pengembangan diri melalui website pribadi. Setiap pengguna website memiliki wewenang untuk menentukan nama domain sebagai alamat situs. Dengan demikian memperbesar potensi terjadinya sengketa antar individu yang ingin memiliki nama domain tertentu.

PPND sebagai penyedia mediasi penyelesaian sengketa nama domain memberi angin segar terhadap aspek penyelesaian sengketa di Indonesia, khususnya domain. Mengingat kualitas sistem peradilan Indonesia yang semakin menurun disertai dengan munculnya stigma di masyarakat yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Hal tersebut semakin memperburuk citra sistem peradilan di Indonesia. Sengketa domain yang merupakan sengketa bidang perdata, tidak akan berjalan efektif apabila diselesaikan melalui pengadilan umum yakni peradilan perdata. Hal tersebut dibuktikan dari buruknya hasil penilaian Bank Dunia terhadap kinerja sistem peradilan perdata di Indonesia (Enforcement of contract) pada 2018 berada di urutan 145 dari 190 negara.[11] Dari penilaian itu, ada satu hal yang patut dicatat bahwa rata-rata waktu penyelesaian perkara adalah 390 hari atau lebih dari satu tahun.[12]

Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan sangat tidak efektif, apalagi mengingat sengketa domain masuk ke ranah kegiatan bisnis. Online Dispute Resolution yang ditawarkan oleh PPND memberi kesempatan bagi para pihak, untuk lebih memanfaatkan waktu yang ada dan tidak melalui proses panjang seperti di pengadilan. Total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa domain di PPND hanyalah sekitar dua bulan, tepatnya 62 hari kerja.[13] Perbandingan waktu yang sangat jauh berbeda antara penyelesaian sengketa di pengadilan dengan penyelesaian sengketa melalui mekanisme PPND. Penyelesaian sengketa online yang difasilitasi oleh PPND selaras dengan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Informasi Elektronik.[14] Selain itu juga diatur dalam Permen Kominfo Nomor 23 Tahun 2013.[15]

Perbandingan Penyelesaian Sengketa Domain oleh PPND dengan Penyelesaian Sengketa Domain di Pengadilan
Nama domain dibentuk berdasarkan asas kebebasan berinformasi (freedom of information) dan asas kebebasan berkomunikasi (free flow of information) dari para pihak yang menggunakannya sehingga keberadaannya semula adalah medium komunikasi global (networks of networks) dari semua pihak.[16] Pendaftaran nama domain memiliki prinsip first come, fisrt serve, maksudnya apabila belum ada yang mendaftarkan nama domain tersebut, maka pendaftar pertamalah yang berhak akan nama domain tersebut.[17] Namun demikian disebutkan dalam ayat selanjutnya bahwa penggunaan nama domain harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.[18] Sedemikian aturan hukum mengatur mengenai nama domain, tidak sepenuhnya dapat mencegah terjadinya sengketa nama domain. Mayoritas sengketa nama domain yang terjadi adalah berhubungan dengan merek atau nama terkenal. Sengketa nama domain di Indonesia sebelum adanya PANDI dilakukan melalui penyelesaian sengketa litigasi, yakni di pengadilan. Adapun berikut adalah perbandingan dua kasus sengketa nama domain yang diselesaikan melalui pengadilan dan PPND.

EBAY, Inc. V. CV Ebay[19]
Penggugat dalam sengketa ini adalah EBAY, Inc, sebuah perusahaan yang didirikan pada bulan September 1995. Penggugat adalah salah satu tempat belanja online terkenal di dunia. Melalui berbagai macam situs milik Penggugat, seperti situs yang paling terkemuka yaitu www.ebay.com, Pengugat menjembatani penjualan barang dan jasa oleh orang-perorangan ataupun pelaku usaha dalam taraf lokal, nasional dan internasional. Misi dari Penggugat adalah untuk menyediakan pondasi perdagangan global dimana setiap orang dapat menjual apa saja. Dalam kasus ini penggugat ingin mendaftarkan domain www.ebay.co.id untuk memperluas ekspansi bisnisnya di Indonesia. Namun ternyata domain tersebut telah didaftarkan oleh CV. Ebay sejak tahun 2004 dan domain tersebut berlaku hingga Agustus 2013.

Penggugat selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penggugat  juga menggugat Pengelola Nama PANDI sebagai pengelola nama domain Indonesia dan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk cq TELKOM Divisi Multimedia sebagai turut tergugat.Putusan perkara ini adalah dengan memenangkan pihak Penggugat dengan alasan Tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mendaftarkan nama. Selain itu sebelumnya pihak penggugat telah mengajukan somasi sejak tahun 2012, tetapi pihak tergugat meminta ganti rugi yang besar dan tidak menunjukkan itikad baik, sehingga Penggugat memilih penyelesaian secara litigasi. Penggugat mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum sesuai yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sengketa ini diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tahun 2014.

Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin Melawan Fajar Shodiq[20]
Tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor 1, yakni pihak pemohon menyengketakan domain jokowiamin.id yang sebelumnya telah didaftarkan oleh pihak termohon yakni Fajar Shodiq pada Agustus 2018. Pihak termohon mengajukan tuntutannya bahwa pihak termohon tidak memiliki hak atas nama domain tersebut dan memiliki itikad buruk dalam mendaftarkan domain tersebut. Ketika pihak pemohon ingin mendaftarkan domain tersebut ternyata sudah didaftarkan terlebih dahulu dan dalam halaman websitenya tertera bahwa pendaftar domain tersebut menjualnya seharga 1 Milyar Rupiah. Adapun pihak termohon memberi alasan bahwa dia juga ingin menyukseskan kampanye dan berkontribusi untuk kemenangan pasangan calon nomor 1. Panel memberi pertimbangan bahwa pihak termohon tidak memiliki hak atas nama domain tersebut karena tidak memiliki bukti yang cukup kuat sebagai tim kampanye Jokowi-Amin. Sengketa ini didaftarkan pada 2 Oktober 2018 dan diputus pada 29 November 2018.

Dari dua contoh di atas menunjukkan bahwa perbedaan utama dari penyelesaian sengketa domain melalui pengadilan dan ODR adalah dalam jangka waktu yang kemudian diikuti oleh biaya penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa di pengadilan seringkali dijadikan pilihan utama karena para pihak menganggap bahwa putusannya mengikat dan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam hal ini, suatu domain yang disengketakan tidak dapat digunakan hingga dinyatakan sah oleh PANDI, sehingga penyelesaian sengketa melalui PPND tetap efektif karena penyelesaiannya efektif.

Kesimpulan
Perkembangan teknologi yang memberi dampak terhadap berkembangnya social behavior masyarakat terhadap penggunaan dunia maya. Nama domain menjadi salah satu wujud dari perkembangan tersebut. Dengan adanya penyelesaian sengketa domain melalui PPND, memberi pilihan bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya tidak hanya melalui pengadilan saja. Keberadaan PPND sebagai penyelesaian sengketa alternatif, selaras dengan aturan dalam Undang-Undang PSA. Dengan sengkarutnya sistem peradilan di Indonesia, PPND dapat menjadi cara yang efektif dalam penyelesaian sengketa nama domain. Perbandingan antara penyelesaian sengketa domain di pengadilan dan melalui PPND, terlihat sangat berbeda dari sistem penyelesaiannya, jangka waktu dan efisiensi. Maka dari itu di tengah gemuruh banyaknya pengguna internet di Indonesia, PPND merupakan cara efektif dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, baik hukum internasional maupun hukum nasional.


[1] Aaron X. Fellmeth dan Maurice Horwitz, Guide to Latin in International Law, Oxford University Press, 2011.
[2] International Trade Center, Settling Business Disputes: Arbitration and Alternative Dispute Resolution, Second Edition, Doc. P348.E/DBIS/TFPB/16-II 2016, hlm. 20.
[3] Sekilas tentang PPND, https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/sekilas-tentang-ppnd/, diakses pada 28 Maret 2019.
[4] Pasal 615 hingga 651 Reglement de Rechtsvordering (Stb 1847; 52) telah dibatalkan dengan UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
[5] Ahmadi Hasan, 2007, “Penyelesaian Sengketa Melalui Upaya (Non Ligitasi) Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal AL-BANJARI, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2007.
[6] Global digital population as of January 2019 (in millions), https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/, diakses pada 28 Maret 2019.
[7] Current World Population, http://www.worldometers.info/world-population/, diakses pada 28 Maret 2019.
[8] Data Digital Indonesia 2019, http://tomato.co.id/data-digital-indonesia-2019/, diakses pada 28 Maret 2019.
[10] Laudon, K.C. dan Jane P. Laudon. (2004). Management Information Systems. 8th edition. New Jersey: Prentice- Hall, Inc; hlm. 174. Diakses dalam artikel Naniek Noviari. (2013). Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Perkembangan Akuntansi. Denpasar: FE Udayana; hlm. 1.
[11] Wem Fernandez, Carut Marut Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, https://www.gatra.com/rubrik/nasional/319134-carut-marut-sistem-peradilan-perdata-di-indonesia, diakses pada 29 Maret 2019.
[12] Ibid.
[13] Alur Perkara di PPND, https://ppnd.pandi.id/tentang-ppnd/alur-perkara-di-ppnd/, diakses 29 Maret 2019.
[14] Pasal 75 PP Nomor 82 Tahun 2012 menyatakan bahwa salah satu fungsi registri nama domain adalah menyelesaikan sengketa nama domain.
[15] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.
[16] Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika (Raja Grafindo Persada 2003).[287].
[17] Pasal 23 Ayat 1 UU ITE.
[18] Ibid ayat 2.
[19] Putusan No. 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.
[20] PUTUSAN TIM KAMPANYE NASIONAL KOALISI INDONESIA KERJA IR. H. JOKO WIDODO - PROF. DR. (H.C) K.H. MA’RUF AMIN melawan FAJAR SHODIQ Nomor: Putusan-013-1118.

Comments

Popular posts from this blog

Uang Panai’: Kasih Tak Sampai Para Bujang Bugis

Hikmah di Balik Ramainya RUU Permusikan

Melalui Blog, Saya Belajar Mencintai Diri!