Prinsip Bisnis dan HAM dalam Kegiatan Perusahaan di Daerah 3T, Pentingkah?

Pelanggaran HAM oleh Pelaku Bisnis di Wilayah 3 T

Pada Bulan Agustus 2015, saya menjadi delegasi Universitas Airlangga dalam mengikuti KKN Kebangsaan yang diadakan oleh Dikti. Tema besar KKN Kebangsaan saat itu adalah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang langganan dilanda bencana kabut asap. Bukan rahasia umum lagi bahwa penyebab bencana kabut asap yang sering terjadi di beberapa wilayah di Indonesia adalah pembakaran lahan atau hutan oleh pelaku usaha, baik itu perusahaan atau individu. Riau merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jenis tanah mayoritas adalah gambut. Hal tersebut menyebabkan banyaknya perusahaan kelapa sawit yang melaksanakan kegiatan usahanya di Provinsi Riau. Sehingga, Riau menjadi daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan karena para pelaku bisnis merasa bahwa dengan membakar lahan, maka proses pembukaan lahan yang baru akan lebih cepat.

sumber gambar: pekanbaru.tribunnews.com


Kebakaran hutan yang terjadi menyebabkan pencemaran lingkungan khususnya udara. Hal tersebut berakibat buruk pada kesehatan masyarakat di wilayah itu. Sehingga masyarakat terlanggar haknya karena berada pada lingkungan yang tidak sehat. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk kesehatan, diatur dalam Pasal 28H (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Bahkan, hak tersebut termasuk dalam non-derogable right atau hak yang tidak dapat dikurangi sebagaimana diatur dalam Universal Declaration of Human Right (UDHR). Dengan demikian, pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh pelaku usaha jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Saat KKN Kebangsaan, saya ditempatkan di pelosok Provinsi Riau, tepatnya di Desa Sunga Tohor, Kabupaten Kepulauan Meranti. Yang merupakan salah satu daerah 3T (Tertinggal, terdepan, terluar). Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kriteria daerah tertinggal adalah sebagai berikut: sulitnya akses transportasi karena ketidaktersediaan jalan raya; sangat terbatasnya layanan fasilitas umum; dan tingginya harga bahan pangan. Unsur-unsur tersebut terpenuhi untuk mengkategorikan Desa Sungai Tohor sebagai salah satu daerah tertinggal. Untuk menuju desa dari kabupaten, kami menumpang pompong, sejenis perahu tradisional, menyusuri sungai selama kurang lebih satu setengah jam karena tidak adanya jalan raya. Selain itu, fasilitas umum yang wajib, yakni air dan listrik, sulit dan terbatas. Listrik hanya ada sekitar empat jam saja dalam sehari. Sedangkan air, masyarakat mengandalkan tadahan air hujan di musim penghujan dan air tanah yang berwarna merah ketika musim kemarau. Air dan listrik saja sangat terbatas, fasilitas umum lainnya seperti pendidikan dan kesehatan apalagi.

Saat di sana, saya beberapa kali melakukan penyuluhan hukum sederhana kepada masyarakat. Sebenarnya agenda utama bagi mahasiswa hukum yang diagendakan Dikti adalah mendampingi perangkat desa untuk membentuk peraturan desa (Perdes) pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Namun, proses pembentukan perdes tidak akan berjalan efektif mengingat jangka waktu saya di sana hanyalah satu bulan saja. Akhirnya saya menyelipkan agenda penyuluhan hukum kepada masyarakat, setidaknya ada jawaban sederhana terhadap permasalahan mereka yang ada hubungannya dengan hukum. Salah satu topik menarik yang mereka tanyakan adalah permasalahan sengketa tanah dengan sebuah perusahaan di desa itu.

Kasus tersebut banyak dibahas di media karena telah berlarut-larut selama beberapa tahun, bahkan pemerintah pusat, yakin Menteri Lingkungan Hidup sampai turun tangan. Asal mula kasus ini terjadi ketika pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan ijin terhadap perusahaan yang bersangkutan untuk beroperasi di beberapa desa di Kabupaten Meranti. Permasalahn timbul ketika ijin tersebut sebenarnya melanggar hak yang dimiliki masyarakat, yakni hak daulat kelola hutan. Perusahaan tersebut mengeksploitasi hutan rawa gambut tempat masyarakat mencari nafkah melalui perkebunan sagu.[1] Kasus tersebut berlangsung selama sepuluh tahun, sejak 2007 hingga 2017. Sehingga ketika tahun 2015 saya KKN di sana, masyarakat banyak yang menanyakannya karena merasa hak mereka terlanggar. Perusahaan itu pula yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran lahan dan kabut asap besar di Riau pada tahun 2014.

Dari contoh kasus nyata di atas, akan muncul pertanyaan, sebenarnya siapa yang menjadi pelanggar HAM? Bukannya selama ini pemerintah lah yang memiliki kewajiban untuk memenuhi Hak Asasi Manusia dan berpotensi melanggarnya? Apakah bisa perusahaan melakukan pelanggaran HAM? Apalagi, mengingat kasus di atas terjadi di daerah 3T, di mana rawan terjadi pelanggaran HAM karena keterbatasan akses jangkauannya. Bahkan juga karena kurangnya pengetahuan masyarakatnya ketika terjadi pelanggaran HAM oleh perusahaan di daerah mereka.

Prinsip Bisnis dan HAM

Bisnis dan Hak Asasi Manusia merupakan hal yang belum lama ini ramai dibahas di beberapa forum Internasional. Hal ini menjadi perlu dibahas ketika banyaknya fakta yang terjadi di lapangan bahwa perkembangan zaman juga membuat pelaku pelanggaran HAM berkembang. State actor, dalam hal ini negara, tidak lagi menjadi satu-satunya pelaku pelanggaran HAM dewasa ini. Non state actor juga berpeluang melakukan pelanggaran HAM, sehingga menyebabkan mereka juga memiliki tanggung jawab HAM. Hal ini lah yang mengakomodir lahirnya United Nations Guiding Principle on Business and Human Right (UNGP), pada Bulan Juni 2011. Namun sayangnya, prinsip tersebut hanya bersifat sebagai soft law, tidak mengikat sebagaimana perjanjian atau undang-undang.

sumber gambar: shiftproject.org

Banyak orang yang mungkin belum menyadari bahwa sebenarnya perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati (respect) hak asasi manusia. Masyarakat umum beranggapan bahwa perusahaan adalah entitas dengan tujuan semata-mata menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan demikian kemanfaatan perusahaan kepada masyarakat diukur dari besaran pajak yang dibayarkannya kepada negara, jumlah tenaga kerja yang dapat diserap, dan kemampuannya menggerakkan ekonomi melalui aktivitas produksi dan perdagangan ataupun jasa. Pemahaman seperti ini seolah mengenyampingkan fakta bahwa perusahaan tidak dapat menghasilkan keuntungan tanpa peran pekerjanya, dukungan masyarakat sekitar dan lingkungan hidup yang menopang aktivitas usahanya.

Dengan demikian, beberapa beberapa perusahaan, termasuk di antaranya adalah Korindo, mulai menyadari bahwa keberlanjutan operasi bisnisnya banyak bergantung pada kondisi kerja yang sehat, dukungan masyarakat lokal, dan keadaan lingkungan hidup yang baik. Tentu akan sulit bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha bila pekerjanya terus-menerus mogok kerja menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, atau bila masyarakat lokal menutup akses jalan karena menuntut ganti rugi atas tanahnya yang diambil paksa, dan kondisi lingkungan hidup yang rusak. Hal ini bisa lebih parah lagi bila konsumen merasa tidak puas dengan perilaku perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

Kondisi-kondisi seperti ini berlaku untuk hampir semua perusahaan di semua bidang usaha tanpa memandang besar dan kecilnya kapasitas usaha. Sadar akan hal ini, beberapa ahli mulai mengusulkan mekanisme naming and shaming.[2] Perusahaan dengan perilaku yang tidak bertanggung jawab akan mendapatkan pemberitaan yang buruk. Selanjutnya akan berpengaruh pada menurunnya tingkat penjualan dan keuntungan bisnis. Harapannya, perusahaan ini akan memperbaiki perilakunya segera dan bertanggung jawab untuk mengembalikan reputasinya. Solusi ini sebenarnya sudah diimplementasikan oleh beberapa multinational stakeholder, salah satu di antaranya adalah Roundtable and Sustainable Palm Oil (RSPO). Yang mana, Korindo Group merupakan salah satu perusahaan yang bersertifikasi RSPO.

Peran Korindo dalam Penerapan Prinsip Bisnis dan HAM di Daerah 3T

Korindo merupakan perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang industri, antara lain: perkebunan kayu, kelapa sawit dan karet; produk kertas dan produk kehutanan; konstruksi dan industri berat; pelayaran, transportasi dan pusat distribusi; layanan finansial berupa sekuritas, multi-finansial dan asuransi; serta real estate.[3] Mayoritas dari kegiatan bisnis tersebut dilaksanakan di daerah 3T, khususnya industri perkebunan. Hal ini menyebabkan Korindo memiliki tanggung jawab sosial untuk turut serta membangun dan mengembangkan daerah 3T. Dan yang terpenting adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhinya.

Sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia, Korindo tidak luput dari berbagai isu-isu yang berhubungan dengan pelanggaran HAM. Belum lama ini Korindo dituding menjadi salah satu penyebab deforestasi di Indonesia.[4] Namun hal itu tidak terbukti, mengingat Korindo menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) yang diatur dalam RSPO. Selain itu belum lama ini juga Korindo mendapat tuduhan melakukan pembakaran lahan dan penggunaan kayu ilegal.[5] Hal tersebut jelas-jelas tidak seiring dengan prinsip yang diterapkan Korindo sesuai dengan syarat untuk mendapatkan sertifikasi kayu, yakni Sistem Legalitas Verifikasi Kayu (SVLK) dan kententuan dalam mendapatkan sertifikasi RSPO. Langkah yang dilakukan Korindo dengan memiliki sertifikasi RSPO dan SVLK adalah bentuk upaya nyata dalam penerapan prinsip-prinsip bisnis dan HAM dalam kegiatan usahanya di daerah 3T.

sumber gambar: korindo.co.id

Selain itu, hal lain yang menjadi aksi nyata Korindo Group dalam perlindungan HAM adalah dengan memiliki Pernyataan Kebijakan Perusahaan Mengenai Sikap Saling Hormat Menghormati, Pernyataan Kebijakan Perusahaan Mengenai Kebijakan Hak Asasi Manusia, dan Pernyataan Kebijakan Perusahaan Mengenai Pernyataan Kebijakan Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Ketiga kebijakan Korindo Group itu merupakan wujud preventif perusahaan agar tidak melakukan pelanggaran HAM. Hal yang banyak tidak dimiliki oleh perusahaan di Indonesia.

Hal utama apabila terjadi sebuah pelanggaran HAM adalah dilakukannya proses remedy atau remediasi. Selama ini, perusahaan yang dibawa ke ranah hukum dengan dakwaan melanggar aturan perundang-undangan, hanya dikenai sanksi perdata dan pidan. Namun tidak dikenahi kewajiban untuk melakukan tindakan remedy berupa pemulihan. Sering kali perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran HAM dengan cara merusak lingkungan, pemimpin perusahaannya akan dikenai sanksi pidana. Namun sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah proses pemulihan. Berkaitan dengan hal ini, Korindo melalui kebijakan HAM nya, menyatakan akan mengupayakan proses remediasi terhadap dampak kegiatan bisnisnya.[6] Hal ini menunjukkan bahwa upaya korindo dalam mengutamakan HAM di setiap kegiatan usahanya tidak lah main-main dan hanya bentuk formalitas saja.

Kesimpulan
Berdasarkan penjabaran di atas, maka jawaban dari judul tulisan ini dapat terjawab. Bahwa, prinsip bisnis dan HAM sangat lah penting untuk diterapkan oleh perusahaan ketika melakukan kegiatan usahanya di daerah 3T karena daerah 3T berpotensi menjadi wilayah yang hak-hak masyarakatnya terlanggar dan tidak terpenuhi. Jelas terlihat pula bahwa Korindo Grup adalah salah satu perusahaan yang memiliki upaya maksimal dalam menerapkan prinsip-prinsip bisnis dan HAM di setiap kegiatan bisnisnya, khususnya di daerah 3T.

Oleh,
Andi Akhirah Khairunnisa
       





[1] Tempo.co, Pemerintah Serahkan Konsesi PT Lum untuk Warga Kepulauan Meranti, https://nasional.tempo.co/read/859614/pemerintah-serahkan-konsesi-pt-lum-untuk-warga-kepulauan-meranti/full&view=ok, diakses tanggal 09 Mei 2019.
[2] Prihandono Iman & Khairunnisa A, Tanggung Jawab Korporasi Multinasional dalam Hukum HAM Internasional, 2016, Airlangga University Press, Surabaya.
[3] Korindo, Bisnis Kami, https://www.korindo.co.id/our-business/?lang=id#perkebunan, diakses tanggal 09 Mei 2019.
[4] Korindonews, UNDP: Sawit Bukan Penyebab Deforestasi, https://korindonews.com/sawit-bukan-penyebab-deforestasi/?lang=id, diakses tanggal 9 Mei 2019.
[6] Kebijakan Hak Asasi Manusia Korindo, https://www.korindo.co.id/wp-content/uploads/2018/05/Kebijakan-Hak-Asasi-Manusia_Korindo-Group.pdf, diakses tanggal 9 Mei 2019.

Comments

Popular posts from this blog

Uang Panai’: Kasih Tak Sampai Para Bujang Bugis

Sebuah Dilema Menjadi Mahasiswa Baru pada Fakultas Hukum dan Cara Mengatasinya

Pajak Daerah dan Strategi Awal Pelaksanaan Inovasi Pelayanannya